Dinas Kelautan Dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) tentangPeraturan Daerah  Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara.  Pasal 18 dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan kewajiban menyelenggarakan tugas kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan, dan melaksanakan tugas dekonsentrasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat lintas sektor, lintas Provinsi, lintas Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1)     Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan.

2)     Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan serta pelayanaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

3)     Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan.

4)     Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara terdiri dari:

1.  Kepala Dinas

2.  Bagian Sekretariat membawahi :

1.  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2.  Sub Bagian Keuangan; dan

3.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3.  Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi :

1.  Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Kenelayanan;

2.  Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan

4.  Bidang membawahi :

1.  Seksi Bina Usaha;

2.  Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

5.  Bidang Perikanan Budidaya Membawahi:

1.  Seksi Pengembangan Usaha kecil Pembudidayaan Ikan.

2.  Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan;

6.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

7.  Kelompok Jabatan Fungsional

Victor O Mangimbulude, ST

197210212002121005

Kepala Dinas

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

4. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi